Senin, 12 Desember 2011

Kesenjangan Sosial Antara Penduduk Asli Papua dengan Penduduk Pendatang


Kesenjangan Sosial  Antara Penduduk Asli Papua dengan Penduduk Pendatang
          Berbagai insiden yang terjadi di Papua, tidak terlepas dari kondisi rakyat papua yang mayoritas masih dalam keadaan memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia papua juga rendah. Penelitian Universitas Cendrawasih tahunj 2001 memperlihatkan 74 persen penduduk papua hidup di daerah terisolasi,serta tidak memiliki akses sarana dan prasarana transportasi ke pusat pelayanan pemerintahan sosial dan ekonomi. Mayoritas rakyat asli papua,terutama yang tinggal di pedesaan,masih hidup dalam taraf ekonomi subsistem. Bahkan sebagian lagi masih dalam taraf”food gathering complex”. Kondisi ini membuat mereka tidak mampu berkompetisi dalam system ekonomi pasar yang telah dikuasai para pendatang. Sehingga mereka semakin termajinalisasi ditanah sendiri. (Kompas,29/10/2011)
Perasaan dari sebagian besar rakyat papua adalah merasa dijajah.bagaimanapun juga di tanah papua terdapat PT Freeport sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, namun kekayaan dan hasil melimpah yang diperoleh dari tambang PT Freeport seakan tidak pernah dirasakan langsung oleh rakyat Papua.

Perbedaan Ras Asli Papua dengan Ras Melayu Asia
            Kecemburuan sosial yang tinggi dari rakyat asli papua dengan penduduk pendatang menciptakan gejolak gejolak politik dan memunculkan gerakan sparatis organisasi papua merdeka (OPM). Pembangunan yang tidak merata sehingga rakyat papua merasa dianaktirikan oleh pemerintah Indonesia. Padahal tanah air mereka memiliki kekayaan tambang yang luar biasa.
Jika dilihat dari latar belakang sejarahnya, penduduk asli papua memang berbeda dengan penduduk asli Indonesia pada umumnya. Rakyat papua merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik,bukan ras Melayu Asia. Rakyat Papua memiliki budaya Melanesia.
Maka,jika dilihat dari latar belakang tersebut, rakyat Papua bergejolak dengan melakukan serangkaian pemberontakan dan kekerasan, seakan mereka protes bahwa mereka berbeda dengan rakyat Indonesia pada umumnya. Mereka protes terhadap ketidakadilan pembangunan sosial ekonomi di tanah Papua. Dimata rakyat papua, pemerinta pusat tidak sungguh sungguh menghargai eksistensi mereka secara cultural,sosial ekonomi,dan politik. Kekayaan alam papua dieksploitasi secara besar-besaran. Sementara rakyatnya hidup rakyatnya tetap dalam kemiskinan.


Penanganan Masalah Papua dari Masa ke Masa
            Selain itu, rakyat papua terus hidup dalam ketakutan akibatpengalaman represif masa lalu. Maka dampaknya adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah. Sebelumnya papua bernama Irian Barat yang diberikan oleh presiden Soekarno waktu itu yang berarti ikut republic Indonesia anti Netherland. Operasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah Soekarno untuk misi pembebasan Irian baratmenyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui “United Nations Temporary Executive Authority”(UNTEA). Hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan merah putih dan bendera PBB.
            Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Irian barat dengan melakukan jajah pendapat melalui Pepera tahun 1969 yang di wakili 175 orang sebagai utusan dari 8 kabupaten pada masa itu. Hasil pepera menunjukkan rakyat Irian barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia. (Sejarah Papua dalam NKRI, Mata News)
            Presiden Soeharto mengganti nama Irian barat menjadi Irian Jaya. Keadaan pembangunan dan marjinalisasi penduduk membuat rakyat papua bergejolak di masa itu. Presiden Bj Habibie mencoba menegahi persoalan di tanah Irian melalui dialog dengan sekitar 100 utusan rakyat irian jaya di Istana merdeka,Jakarta. Yang melahirkan TAP MPR Nomor IV tahun 1999 yang mengamanatkan otonomi khusus bagi papua.
            Presiden Gusdur meresmikan penggantian nama propinsi Irian jaya menjadi propinsi papua pada 1 januari 2000. Presiden Gusdur adalah presiden RI yang secara terbuka meminta maaf kepada rakyat papua atas berbagai kesalahan pemerintah pada masa lalu sekaligus menawarkan alternative penyelesaian masalah papua melalui dialog.\

#Kesimpulan :
            Makna dari semua penjelasan di atas, intisarinya adalah sebagai berikut :
Isu / Permasalahan                                                                           
a)      Marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap penduduk asli papua dgn penduduk pendatang.
b)      Egagalan di bidang pendidikan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat
c)      Pertanggungjawaban atas kekerasan Negara pada masa lalu terhadap warga papua


Usulan Penyelesaian
a)      Mengembangkan kebijakan rekognisi untuk pemberdayaan penduduk asli papua
b)      Menciptakan paradigm baru pembangunan yang berfous pada perbaikan pelayanan public demi kesejahteraan penduduk asli papua.
c)      Rekonsiliasi untuk penegakan hukum dan keadilan bagi papua terutama korban beserta keluarganya dan WNI di Papua pada umumnya.

(LIPI-Yayasan TIFA-Yayasan Obor Indonesia, 2009)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar