Kesenjangan
Sosial Antara Penduduk Asli Papua dengan
Penduduk Pendatang
Berbagai
insiden yang terjadi di Papua, tidak terlepas dari kondisi rakyat papua yang
mayoritas masih dalam keadaan memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia papua
juga rendah. Penelitian Universitas Cendrawasih tahunj 2001 memperlihatkan 74
persen penduduk papua hidup di daerah terisolasi,serta tidak memiliki akses
sarana dan prasarana transportasi ke pusat pelayanan pemerintahan sosial dan
ekonomi. Mayoritas rakyat asli papua,terutama yang tinggal di pedesaan,masih
hidup dalam taraf ekonomi subsistem. Bahkan sebagian lagi masih dalam taraf”food
gathering complex”. Kondisi ini membuat mereka tidak mampu berkompetisi dalam system
ekonomi pasar yang telah dikuasai para pendatang. Sehingga mereka semakin
termajinalisasi ditanah sendiri. (Kompas,29/10/2011)
Perasaan dari sebagian
besar rakyat papua adalah merasa dijajah.bagaimanapun juga di tanah papua
terdapat PT Freeport sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di
Indonesia, namun kekayaan dan hasil melimpah yang diperoleh dari tambang PT
Freeport seakan tidak pernah dirasakan langsung oleh rakyat Papua.
Perbedaan
Ras Asli Papua dengan Ras Melayu Asia
Kecemburuan
sosial yang tinggi dari rakyat asli papua dengan penduduk pendatang menciptakan
gejolak gejolak politik dan memunculkan gerakan sparatis organisasi papua
merdeka (OPM). Pembangunan yang tidak merata sehingga rakyat papua merasa
dianaktirikan oleh pemerintah Indonesia. Padahal tanah air mereka memiliki
kekayaan tambang yang luar biasa.
Jika dilihat dari latar
belakang sejarahnya, penduduk asli papua memang berbeda dengan penduduk asli
Indonesia pada umumnya. Rakyat papua merupakan bagian dari rumpun bangsa atau
ras Melanesia yang berada di Pasifik,bukan ras Melayu Asia. Rakyat Papua memiliki
budaya Melanesia.
Maka,jika dilihat dari
latar belakang tersebut, rakyat Papua bergejolak dengan melakukan serangkaian
pemberontakan dan kekerasan, seakan mereka protes bahwa mereka berbeda dengan
rakyat Indonesia pada umumnya. Mereka protes terhadap ketidakadilan pembangunan
sosial ekonomi di tanah Papua. Dimata rakyat papua, pemerinta pusat tidak
sungguh sungguh menghargai eksistensi mereka secara cultural,sosial ekonomi,dan
politik. Kekayaan alam papua dieksploitasi secara besar-besaran. Sementara rakyatnya
hidup rakyatnya tetap dalam kemiskinan.
Penanganan
Masalah Papua dari Masa ke Masa
Selain
itu, rakyat papua terus hidup dalam ketakutan akibatpengalaman represif masa
lalu. Maka dampaknya adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah. Sebelumnya papua
bernama Irian Barat yang diberikan oleh presiden Soekarno waktu itu yang
berarti ikut republic Indonesia anti Netherland. Operasi besar-besaran yang
dilakukan pemerintah Soekarno untuk misi pembebasan Irian baratmenyerahkan
wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui “United Nations
Temporary Executive Authority”(UNTEA). Hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal
tersebut bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan merah putih dan bendera
PBB.
Selanjutnya,
PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement untuk
memberikan kesempatan kepada rakyat Irian barat dengan melakukan jajah pendapat
melalui Pepera tahun 1969 yang di wakili 175 orang sebagai utusan dari 8
kabupaten pada masa itu. Hasil pepera menunjukkan rakyat Irian barat setuju
untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia. (Sejarah Papua dalam NKRI, Mata
News)
Presiden
Soeharto mengganti nama Irian barat menjadi Irian Jaya. Keadaan pembangunan dan
marjinalisasi penduduk membuat rakyat papua bergejolak di masa itu. Presiden Bj
Habibie mencoba menegahi persoalan di tanah Irian melalui dialog dengan sekitar
100 utusan rakyat irian jaya di Istana merdeka,Jakarta. Yang melahirkan TAP MPR
Nomor IV tahun 1999 yang mengamanatkan otonomi khusus bagi papua.
Presiden
Gusdur meresmikan penggantian nama propinsi Irian jaya menjadi propinsi papua
pada 1 januari 2000. Presiden Gusdur adalah presiden RI yang secara terbuka
meminta maaf kepada rakyat papua atas berbagai kesalahan pemerintah pada masa
lalu sekaligus menawarkan alternative penyelesaian masalah papua melalui
dialog.\
#Kesimpulan :
Makna
dari semua penjelasan di atas, intisarinya adalah sebagai berikut :
Isu / Permasalahan
a) Marjinalisasi
dan efek diskriminatif terhadap penduduk asli
papua dgn penduduk pendatang.
b) Egagalan
di bidang pendidikan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat
c) Pertanggungjawaban
atas kekerasan Negara pada masa lalu terhadap warga papua
Usulan Penyelesaian
a) Mengembangkan
kebijakan rekognisi untuk pemberdayaan penduduk asli papua
b) Menciptakan
paradigm baru pembangunan yang berfous pada perbaikan pelayanan public demi
kesejahteraan penduduk asli papua.
c) Rekonsiliasi
untuk penegakan hukum dan keadilan bagi papua terutama korban beserta keluarganya
dan WNI di Papua pada umumnya.
(LIPI-Yayasan
TIFA-Yayasan Obor Indonesia, 2009)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar